KB 2
PERKEMBANGAN DEMOKRASI DARI ABAD XIX KE ABAD XX
Perkembangan demokrasi pada abad XIX lebih menekankan pada bidang hukum karena dominan pengaruh hak hak individu. Negara dan pemerintah tidak banyak turut campur dalam urusan warganya, kecuali berkaitan dengan kepentingan umum. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang sedikit memerintah. Negara seperti penjaga malam. Konsep laisses faire laisses aller berpeluang mandiri, tetapi juga berpeluang menuju penindasan atas sesama. Wajah baru demokrasi abad XX berangkat dari pengalaman abad XIX tersebut. Negara dan pemerintah berperan luas. Penjaga malam tidak hanya bertugas secara pasif tetapi berperan aktif dalam mengatur kehidupan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat.
Tokoh tokohnya yang terkenal adalah :
John Locke dari Inggris
Gagasannya berupa :
Life
liberty
property
Montesquieu dari Perancis
Gagasan trias politica :
Kekuasaan pembuat undang-undang ( legislatif )
Kekuasaan pelaksana undang undang ( executif )
Kekuasaan mengadili ( yudicatif )
Menurut Sahl, ada empat unsur negara hukum ( Rechtsstaat ) dalam arti klasik diantaranya :
Hak hak manusia
Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak itu
Pemerintah berdasarkan aturan atau undang undang
Peradilan administrasi
Menurut A.V. Dicey unsur unsur dari Rule of Law ( istilah kontinental untuk rechtsstaat ) adalah :
Supremasi hukum ( supremacy of the law )
Tidak adanya kekuasaan sewenang wenang (absence of arbitrany power ) bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum
Kedudukan yang sama di depan hukum ( equality before the law )
Terjaminnya hak hak manusia oleh undang undang serta keputusan peradilan
Syarat syarat pemerintahan demokratis :
Perlindungan konstitusional
Badan kehakiman yang bebas tidak memihak
Pemilihan umum yang bebas
Kebebasan untuk menyatakan pendapat
Kebebasan berserikat /berorganisasi dan beroposisi
Pendidikan kewarganegaraan
Nilai yang mendasari sistem politik menurut Henry B. Mayo :
Menyelesaikan perselisihan ( konflik )dengan cara damai dan melembaga
Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara periodik dan teratur
Membatasi penggunaan kekerasan sampai minimum
Menjamin tegaknya keadilan
Struktur lembaga untuk menjamin tegaknya nilai nilai :
Pemerintahan yang bertanggung jawab
DPR yang representatif, dipilih melalui pemilu secara bebas dan rahasia
Partai politik ( sistem multipartai )yangdapat melakukan hubungan yang teratur antara masyarakat dan pemerintahan
Sistem peradilan yang bebas tidak memihak untuk menjamin hak asasi rakyat dan mempertahankan keadilan
PERKEMBANGAN DEMOKRASI DARI ABAD XIX KE ABAD XX
Perkembangan demokrasi pada abad XIX lebih menekankan pada bidang hukum karena dominan pengaruh hak hak individu. Negara dan pemerintah tidak banyak turut campur dalam urusan warganya, kecuali berkaitan dengan kepentingan umum. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang sedikit memerintah. Negara seperti penjaga malam. Konsep laisses faire laisses aller berpeluang mandiri, tetapi juga berpeluang menuju penindasan atas sesama. Wajah baru demokrasi abad XX berangkat dari pengalaman abad XIX tersebut. Negara dan pemerintah berperan luas. Penjaga malam tidak hanya bertugas secara pasif tetapi berperan aktif dalam mengatur kehidupan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat.
Tokoh tokohnya yang terkenal adalah :
John Locke dari Inggris
Gagasannya berupa :
Life
liberty
property
Montesquieu dari Perancis
Gagasan trias politica :
Kekuasaan pembuat undang-undang ( legislatif )
Kekuasaan pelaksana undang undang ( executif )
Kekuasaan mengadili ( yudicatif )
Menurut Sahl, ada empat unsur negara hukum ( Rechtsstaat ) dalam arti klasik diantaranya :
Hak hak manusia
Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak itu
Pemerintah berdasarkan aturan atau undang undang
Peradilan administrasi
Menurut A.V. Dicey unsur unsur dari Rule of Law ( istilah kontinental untuk rechtsstaat ) adalah :
Supremasi hukum ( supremacy of the law )
Tidak adanya kekuasaan sewenang wenang (absence of arbitrany power ) bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum
Kedudukan yang sama di depan hukum ( equality before the law )
Terjaminnya hak hak manusia oleh undang undang serta keputusan peradilan
Syarat syarat pemerintahan demokratis :
Perlindungan konstitusional
Badan kehakiman yang bebas tidak memihak
Pemilihan umum yang bebas
Kebebasan untuk menyatakan pendapat
Kebebasan berserikat /berorganisasi dan beroposisi
Pendidikan kewarganegaraan
Nilai yang mendasari sistem politik menurut Henry B. Mayo :
Menyelesaikan perselisihan ( konflik )dengan cara damai dan melembaga
Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara periodik dan teratur
Membatasi penggunaan kekerasan sampai minimum
Menjamin tegaknya keadilan
Struktur lembaga untuk menjamin tegaknya nilai nilai :
Pemerintahan yang bertanggung jawab
DPR yang representatif, dipilih melalui pemilu secara bebas dan rahasia
Partai politik ( sistem multipartai )yangdapat melakukan hubungan yang teratur antara masyarakat dan pemerintahan
Sistem peradilan yang bebas tidak memihak untuk menjamin hak asasi rakyat dan mempertahankan keadilan
No comments:
Post a Comment