Thursday, February 11, 2016

PKn modul 3 landasan, Asas, dan ciri ketahanan nasional

Pengertian Landasan ,Asas dan Ciri Tannas Indonesia
PENGERTIAN TANNAS INDONESIA
      Tannas merupakan tingkat keuletan dan ketangguhan bangsa, dalam menghimpun dan mengembangkan segala kekuatan yang ada menjadi kekuatan nasional, untuk mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan ganguan yang membahayakan bangsa dan Negara.
      Untuk dapat memahami konsep tannas tersebut berikut ini diterjemahkan kata-kata kunci dalam konsep tannas.
Keuletan merupakan kualitas diri, masyarakat dan bangsa yang menunjukan kemampuan mengobservasi dampak ATHG untuk kemudian di atasi.
Ketanguhan adalah kualitas yang menunjukan kekuatan atau kekokohan sebagaimana dipersepsikandari luar oleh pihak lain.
Ancaman merupakan hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan dilaksanakan secara konsepsional criminal serta politis.
Tantangan merupakan hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggungah kemampuan.
Hambatan merupakan hal atau usaha yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsionalyang berasal dari diri sendiri.
Ganguan adalah hambatan yang berasal dari luar yang bertujuan melemahkanatau menghalangi secara tidak konsepsional.
Indentitas adalah cirri khas suatu bangsa dilihat dari keseluruhan yang membedakan dengan bangsa lain.
Integritas adalah kesatuan (kebulatan) yang menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik itu aspek alamiah maupun aspek social.
     


      Hakikat tannas adalah kemampuan dan ketanguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan Negara
      Kesejahteraan di gunakan untuk mewujutkan ketahanan berbentuk kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya menuju kemaknuran yang adil dan merata.
      Keamanan adalah kemampuan bangsa dalam melindungi keberadaan (eksistensi) bangsa Indonesia dari berbagai macam bentuk ancaman dan ganguan baik yang datang dari dalam maupun luar
      Selanjutnya karena tannas mencangkup seluruh aspek kehidupan nasional maka berdasarkan kesepakatan (konsensus) aspek kehidupan nasional bangsa Indonesia di kelompokan menjadi delapan gatra (model penyederhanaan dari aspek kehiduapn yang saling terkait satu sama lain). Kedelapan gatra tersebut (astragatra) di kelompokan lagi menjadi dua kelompok, yaitu tiga gatra alamiah (Trigatra) dan lima gatra nasional (Pancagatra).
LANDASAN TANNAS
Tannas sebagai konsepsi pengaturandan penyelengaraan system kehidupan nasional di dalam pelaksanaanya mempunyai landasan yang kuat yaitu pancasila,UUD 1945 dan Wasantara.
Tidak ada suatu bangsa dan dapat bertahan atau terjamin kelangsungan hidupnya tanpa dilandasi oleh persatuan dan kesatuan darisegenap unsure bangsanya.Oleh karena dalam pelaksanaan tannas Indonesia dilandasi pula oleh wasantara.
ASAS TANAAS
      Asas merupakan tata laku yang relative telah tersusun dan melandasi nilai-nilai yang merupakan pedoman oleh tannas.
Pendekatan Kesejahteraan dan Keamanan
      Konsepsi tanaas kakikatnya adalah konsepsipengaturan kesejahteraan dan keamanan.
Komperhensif dan Integral
      Tanaas dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan nasional melihat secara konferhensif integral (utuh menyeluruh) tidak dipandang dari satu sisi.

              D. SIFAT-SIFAT TANNAS
Manunggal
Aspek kehidupan bangsa Indonesia dikelompokan ke dalam delapan gatra atau astragatra.
Mawas ke Dalam dan Mawas Luar
Tannas Terutama diarahkan pada diri bangsa dan Negara sendiri.Mawas ke Dalam      diarahkan kepada meningkatkan derajat kemandirian sedangkan mawas keluar dimana kita suka atau tidak suka , harus menerima adanya saling ketergantungan antar bangsa.
Kewibawaan
Makin meningkatnya pembangunan nasional akan meningkatkan tanas.
Berubah menurut waktu
Tannas sebgai kondisi bangsa tidak selalu tetap, tergantung dari upaya bangsa dalam pembangunan nasuional dari kewaktu dan ketangguhan nya menghadapi ancaman , tantangan , hambatan dan gangguan.
Tidak Membenarkan Adu Kekuatan dan Adu Kekuasaan.
Konsep tannas tidak hanya mengutamakan kekuatan fisik tetapi juga kekuatan moral yang dimiliki suatu bangsa.
Percaya Pada Diri Sendiri.
Tannas ditinglkatkan dan dikembangan atas kemampuan sumber daya yang ada pada bangsa dan sikap percaya pada diri sendiri
              E. WAJAH DAN FUNGSI TANNAS
1. Wajah Tannas
 berupa kondisi doktrin dan metode.
Sebagai kondisi
Sebagai kondisi tannas merupakan totalitas segenap aspek kehidupan bangsa yang didasarkan atas nilai persatuan dan kesatuan wasantara untuk mewujudkan daya tangkap , daya kekebalan , daya kena dalam berintaksi dengan lingkungan sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa, tujuan dan cita – cita nasional.



Sebagai Doktri Nasional
Tannas adalah cara terbaik yang ada , guna mengimplementasikan pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang diyakini kebenrananya oleh bangsa Indonesia dan dijadikan pedoman dalam memenuhi tuntutan perkembangan lingkungan , perkembangan banagsa demi kelangsungan bangsa Indonesia.
Sebagai Metode Pemecahan Masalah
Tannas adalah metode yang berwujud intregasi aspek fifik dan social guna memecahkan permasalah permasalahan nasional dalam perkembangan bangsa dan untuk kelangsungan hidup bangsa dan Negara.
Fungsi Tannas
Tannas mempunyai kedudukan dan fungsi, sebagai doktri nasional , pola dasar pembangunan nasional, metode pembinaan , kehidupan nasional dan system kehidupan nasional.
Tannas sebagai doktrin pada dasarnya suatau ajaran yang diyakini kebenarannya , di ikuti dan dialami yang berfungsi membimbing kita dalam pola piker , pola tindakan , dan pola kerja guna mempersatupadukan usaha bersama bangsa dalam pembangunan.
Tannas sebagai pola dasar pembangunan nasional
Pada hakikat nya memberi arah, pedoman , dalam pembangunan melalui tahapan tahapan pembangunan .
Tannas sebagai metode pembinaan kehidupan nasional dalam upaya pembinaan nasional, tannas menggunakan pendekatan komperhensif yang mencangkup delapan gatra.
Tannas sebagai sistem kehidupan nasional adalah tata upaya bangsa yang telah dibakukan dalam melaksanakan pembangunan nasional sebagai aspirasi bangsa dalam meningkatkan kesejahteraan dan keamanan untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa menuju kejayaan bangsa dan Negara.








             

      F.    KEBIJAKSANAAN UMUM
Tannas merupakan kondisi dinamik bangsa indonesia.
Konsepsi tannas pada hakikat nya adalah konsepsi pengaturan kesejahteraan dan keamanan.
Dalam fungsi nya sebagai doktrin , pada hakikatnya tannhas merupakan ajaran pancasila UUD 1945 dan Wasantara.
Sebagai pola dasar pembangunan nasional konsepsi tannas itu pada hakikatnya merupakan arah pedoman untuk setiap repelita.
Sebagai sistem nasional Indonesia , konsepsi tannas merupakan pola masyarakat dalam penerapan pancasila dan UUD 1945.
Konsepsi tannas dianalisis secara komperhensif integral melalui delapan gatra kehidupan nasional.
Pada dasar nya konsepsi tannas Indonesia memberikan umpan balik pada penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan.

   


>>Baca selengkapnya...

Soal Dan jawaban PKn

PERTANYAAN
Apakah hubungan antara ketahanan nasional dengan pembangunan nasional ?
Apakah hasil keputusan dari perundingan Renvile 8 Desember 1947 ?
Apakah yang melatarbelakangi pemberontakan Kartosuwirjo ?
Apakah yang dimaksud dengan kondisi dinamik dalam tannas ?
Apa fungsi tannas bagi kehidupan nasional ?
Sebutkan aspek sosial (pancagatra) dalam tannas !
Sebutkan unsur  dominan gatra demografi dalam tannas !
Sebutkan kesulitan bangsa Indonesia di bidang ekonomi dalam pembangunan !
Menurut Y. Tinbergetf, bangsa yang ingin maju harus memiliki ciri-ciri apa ?
Mengapa kunci tannas terletak  pada sumber daya manusia ?

JAWABAN
Hubungan antara ketahanan nasional dengan pembangunan nasional adalah bahwa hasil dari pembangunan nasional akan meningkatkan tannas, selanjutnya tannas yang tangguh akan lebih mendorong pembangunan nasional.
Hasil dari perundingan Renvile 8 Desember 1947 adalah Indonesia menjadi bagian dari Uni Indonesia Belanda.
Yang melatarbelakangi pemberontakan Kartosuwirjo adalah masalah ideologi agama Jawa Barat dan Jawa Tengah sehingga Kartosuwirjo mengadakan pemberontakan dan mengumumkan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII).
Kondisi dinamik dalam tannas maksudnya bahwa ancaman yang dihadapi dari waktu ke waktu tidak selalu sama, baik jenis maupun intensitasnya. Oleh karena itu tannas harus selalu dibina dan ditingkatkan sesuai dengan kondisi serta ancaman yang dihadapi.
Fungsi tannas bagi kehidupan nasional sebagai :
Doktrin perjuangan nasional;
Pola dasar pembangunan nasional;
Metode pembinaan kehidupan nasional.
Aspek sosial (pancagatra) dalam tannas adalah :
Ideologi
Politik
Ekonomi
Sosial budaya
Hankam
Unsur  dominan gatra demografi dalam tannas adalah :
Struktur atau jumlah penduduk
Kualitas penduduk dan parameternya
Kesulitan bangsa Indonesia di bidang ekonomi dalam pembangunan adalah :
Sebagian dari produksi nasional berasal dari pertanian sehingga banyak bergantung kepada alam.
Sebagian besar rakyat hidup dari sektor pertanian yang baru menggunakan teknologi sederhana.
Sebagian ekspor berupa bahan mentah yang banyak dipengaruhi oleh perubahan keadaan dunia.
Menurut Y. Tinbergetf, bangsa yang ingin maju harus memiliki ciri-ciri, yaitu :
Menaruh perhatian besar dan menilai tinggi material;
Menilai tinggi teknologi;
Berorientasi ke masa depan;
Berani mengambil resiko;
Mampu bekerjasama dengan sesamanya secara disiplin dan bertanggungjawab.
Kunci tannas terletak  pada sumber daya manusia, karena :
Sumber daya manusia sebagai subyek dan objek dalam pembangunan nasional.
Manusia yang berkualita dibutuhkan dalam pembangunan nasional untuk kejayaan bangsa dan Negara.

>>Baca selengkapnya...

Kenampakan Alam


Kenampakan alam merupakan bentuk muka bumi. Kenampakan
alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Setiap daerah mempunyai
kenampakan alam yang berbeda-beda. Ada yang datar, ada yang berbukitbukit.
Ada pula daerah yang tertutup atau digenangi oleh air. Seperti sungai
dan laut.
Pada dasarnya kenampakan alam dibagi menjadi 2 bagian yaitu
kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan.
>>Baca selengkapnya...

Pkn modul 3 ketahanan nasional

Ketahanan Nasional
Latar belakang Tannas Idonesia
A.PERJUANGAN DAN KEMAMPUAN BANGSA INDONESIA UNTUK BERTAHAN
      Bangsa indonesia mengalami penjajahan berabatabat lamanya.Penjajahan itu mengakibatkan penderitaan lahir dan batin, kemiskinan dan kebodohan. Perjuangan mengusir penjajah mulai dari perlawanan Sultan Agung dari kerajaan Mataram pada tahun 1613 sampai perlawanan Sisingamangaraja (Batak) pada tahun 1900 tidak pernah berhasil. Hal ini karna di satu sisi, tidak adanya persatuan dan kesatuan di kalangan bangsa indonesia dan di sisi lain “keragaman bangsa indonesia mudah dieksploitasidengan politik “pecah belah “  atau “adu domba” atau secara populer di sebut pula politik “de vide et impera”.
      Perjuangan selanjutnya memunculkan angkatan perintis kemerdekaan (1908) yang di tandai oleh berdirinya Budi Utomo, dan 20 tahun kemudian muncul angkatan “penegak” Sumpah Pemuda (1928) Strategi perjuangan dalam melawan penjajah di ubah dengan jalan Pendidikan Untuk Memajukan Bangsa dan Membangkitkan Nemangat Nasionalisme. Hasil perjuangan yang menonjol dalam periode ini adalah tumbuh semangat atau jiwa persatuan dan kesatuan bangsa indonesia (ingat iklar Sumpah Pemuda).
      Periode selanjutnya, masa penjajahan jepang (1942-1945), merupakan babak baru perjuangan bangsa indonesia .Pada mulanya bangsa indonesia bersimpati pada penjajah baru ini. Bangsa indonesia menduga bahwa jepang  akan membantu mempercepat proses perjuangan mencapai kemerdekaan.Akan tetapi kenyataanya sangat mengecewakan bangsa indonesia. Rakyat indonesia semakin menderita, dan semakin miskin. Hasil bumi maupun ternak rakyat banyak disita untuk kepentingan penjajah. Banyak rakyat indonesia di paksa menjadi ”ROMUSHA” (PEKERJA PAKSA ) baik di indonesia maupun ke luar negeri, untuk kepentingan militer pemerintahan militer jepang, pada waktu itu sedang terdesak oleh tentara sekutu. Kondisi ini dapat anda tanyakan pada pelaku sejarah di daerah anda sendiri sehingga anda dapat membandingkan kondisi pada masa penjajahan belanda dan Jepang . Namun, pada hakikatnya penjajah siapapun bangsanya pada intinya membawa kesengsaraan, penderitaan lahir batin bagi bangsa terjajah.
      Oleh karna itu pada masa pendudukan militer jepang yang kita katagorikan sebagai penjajah, muncul perlawanan (ingat bukan pemberontakan) di beberapa tempat, antara lain Blitar oleh anggota dan di jawa barat (Singaparna). Tentu saja perlawanan terhadap jepang itu tidak hanya di kedua tempat tersebut.


      Banyak perlawanan terhadap jepang ini tidak terekam dalam catatan sejarah yang kita pelajari, tetapi yang dapat anda saksikan adalah “makam pahlawan” yang bertebaran di seluruh indonesia yang isinya antara lain pejuang-pejuang yang gugur di zaman penjajahan Jepang.
      Peperangan melawan penjajah ini tiada hentinya. Perjuangan di daerah yang satu dapat dipadamkan,tetapi di daerah lain muncul perjuangan baru, bak kata pepatah “patah tumbuh hilang berganti atau mati satu tumbuh seribu”. Pengorbanan mereka tidak sia-sia, semangat juang dan kerelaan berkorban demi bangsanya perlu kita warisi. Kesempatan emas itu datang dengan di taklukkanya Jepang kepada sekutu  15 Agustus 1945. Maka pada tanggal 17 Agustus 1945 diplokamasikan kemerdekan indonesia, dan terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
      Walaupun kemerdekaan sudah di ploklamasikan, perjuangan bangsa indonesia terus dilanjutkan untuk mempertahankan kemerdekaan dari serangan-serangan bangsa asing. Konflik dengan tentara sekutu tidak bisa di hindarkan. Pasukan tentara sekutu yang tergabung dalam Allied Forces Netherland East Indies (AFNEY) yang seharusnya bertugas menerima penyerahan tentara jepang, membebaskan tawanan perang menjamin keadaan damai dan penyerahan pemeritahan ke pihak sipil, ternyata di boncengi tentara Netherland Indies Civil Administration (NICA) dan menginjak-injak  harga diri bangsa indonesia  yang telah menyatakan dirinya merdeka.
      Pertempuran terjadi di surabaya (ingat peristiwa 10 November yang kita peringati sebagai hari pahlawan), di Ambarawa November-Desember 1945, di Medan Area (Sumatra  Utara) Desember 1945-April 1946, pertempuran di Bandung , Maret 1946 (ingat peristiwa Bandung Lautan Api  24 Maret  1946) dan tempat-tempat lainnya di wilayah indonesia.
      Perlawanan terhadap tentara belanda (NICA), terjadi setelah usai perundingan linggar jati.,belanda melakukan kecurangan dengan agresi Militer 1 pada tanggal 21 juli 1947. Perlawanan terus dilanjutkan dan berakirpada perundingan renvile 8 Desember 1947 yang membuat indonesia menjadi bagian dari Uni Indonesia Belanda.
      Setelah perjanjian renvile timbul pula penghianatan Partai Kominis  Indonesia yang memploklamasikan Negara Replubik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948. Selesai peristiwa Madiun (affair Madiun ) Belanda  (NICA) melakukan agresi militer 11 pada tanggal 19 Desember 1948. Hal ini membawa Indonesia-Belanja ke Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 23 Agustus 1949.Hasil (KMB) membuat Indonesia menjadi Negara Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari 16 Negara bagian.
     
     
       Apa yang dapat kita petik dari peristiwa perlawanan terhadap tentara asing sejak proklamasi kemerdekaan sampai 17 Agustus 1950 adalah sebagai berikut:
Kendatipun Tentara Inggis dan Belanda lebih modern persenjataan dan organisasinya, tidak membuat perjuangan Rakyat Indonesia pupus, semangat juang terus dikobarkan.
Politik devide et impera Belanda gagal. Bangsa Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan.
      Sementara itu di dalam negri terjadi konflik akibat kekacauan politik dan gerakan pembangkangan Kartosuwiryo yang tidak puas terhadap hasil perundingan Renvile. Kartosuwiryo mengumumkan bahwa berdirinya  Negara Islam Indonesia (NII) tanggal 7 Agustus 1949 di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pemberontakan yang dilatar belakangi oleh ketidak puasan akan kebijaksanaan pemerintah pusat (Darul Islam di Sulawesi Selatan dan Aceh).Ketidak puasan akan politik dan golongan terhadap pemerintah pusat (PRRI/Permesta), bermotif idiologi komunis (Pemberontakan Gerakan 30 September/ PKI) sampai pada pemberontakan yang bermotif  “nostalgia” pada zaman colonial (pemberontakan Kapten Andi Azis, RMS/APRA)
B. PENEGAKAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI UUD 1945
      Pancasila sebagai dasar negara, dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara sudah di amanatkan  untuk di gunakan dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa dan bermasyarakat sejak ploklamasi kemerdekaan  Indonesia  17 Agustus 1945. Dekrit Presiden 5 juli 1959 membawa negara RI kembali ke UUD 1945 dan dengan sendirinya Pancasila tetap menjadi Dasar Negara.
      Dimensi kebangkitan nasional mengandung daya cipta masyarakat dan mendorong membangun suatu bangsa.Dimensi Tannas mengandung kemampuan dan ketangguhan menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan ganguan serta kemampuan kita mencapai tujuan dari cita-cita Nasional.
      Jadi tanas adalah salah satu dimensi kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, yang diangkat dari dasar negara konstitusi UUD 1945. Tannas merupakan landasan untuk menjamin kelangsungan bangsa dan negara.
C. PROSES PERKEMBANGAN GAGASAN TANNAS
      Istilah tannas yang menjadi milik nasional, bermula sejak tahun 1960 akan tetapi belum dirumuskan secara ilmiah.
      Lembaga pertahanan nasional dahulu dan sekarang Lembaga Tannas  (Lemhannas), sejak didirikan (1965) terus-menerus mengkaji dan membahas masalah “Tannas”.

      Sampai sekarang kita telah memiliki tiga konsepsi tentang Tannas, yaitu sebagai berikut:
Konsepsi kesatu yang masih merupakan devinisi, lahir pada tahun 1968 adalah sebagai berikut. Tannas adalah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala kekuatan ,baik yang dating dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup Negara dan bangsa Indonesia
Konsepsi.kedua yang merupakan penyempurnaan dari konsepsi kesatu lahir pada tahun 1969,berbunyi tannas adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam ,yang langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup Negara dan bangsa Indonesia’’. Apabila anda perhatikan kedua definisi tersebut maka dapatlah disimpulkan dengan bebebrapa unsure yg tepat (sama) ialah keuletan dan daya tahan ,tantangan dan ancaman dari luar maupun dari dalam ,langsung maupun tidak langsung ,membahayakan hidup Negara dan bangsa Indonesia
Panitia kerja LEMHANNSA berusaha menyempurnakan serta memberikan pegertian-pengertian yg lebih luas tentang istilah tannas. Pada tahun 1972 lahirlah konsepsi ketiga dari tannas seperti berikut.
Tannas merupakankondisi dinamis suatu Negara ,berisikan keuletan dan ketanguhan ,yg mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala macam ancaman ,tantangan,hambatan ,serta ganguan,baik yg datang dari luar maupun dari dalam,yg langsung  maupun tdk langsung membahayakan ,identitas,integritas kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar nasional.
Rumusan konsepsi ke tiga tahun 1927 ini disahkan oleh menhamkem\ pagrab dengan surat keputusan no. SKEP 1382\XIII\1927 tanggal 20 desember 1974.
Apabila anda perhatikan dan perbandingan dengan seksama ketiga konsepsi tersebut terdapat perbadaaan-perbedaaan antara konsepsi 1968\1969 dan konsepsi 1972.perbedaan-perbedaan tersebut ,antara lain berikut ini.
Perumusan tahun 1972 (rumusan 3)  bersifat universal dalam arti rumusan tersebut berlakuuntuk setiap Negara ,terutama Negara-negara yg sedang berkembang
Konsepsi 1972tidak lagi merupakan definisi ,melainkan merupakan pengertian dari istilah-istilah yg terdapat di dalam konsepsi tersebut

Apabila di dalam konsepsi 1968 dan 1969 tannas disamakan dengan keuletandan daya tahan nasional maka dalam konsepsi 1972 tannas merupakan suatu kondisi dinamik yg berisikan keuletan dan ketanguhan.yg berarti bahwa kondisi itu dapat berubah selain itu secara lengkap dan terperinci di cantumkan bahaya yg akan di hadapi ialah ancaman tantangan hambatan serta gangguan ..kelangsungan hidup.
Di dalam pidato kenegaraan di depan sidang DPR pada 1975,presiden RI mengatakan bahwa tannas adalah tingkat keadaan dan keuletan serta ketangguhan bangsa Indonesia dalam menghimpun dan megerahkan keseluruhan kemampuan nasional yg ada sehingga merupakankekuatan nasional yg mampu dan sanggup menghadapi setiap ancaman dan tantangan terhadap keutuhan maupun kepriadian bangsa, mempertahankan kehidupan dan kelangsungan cita-citanya.
Di dalam ketetapan MPR No.II\MPR\1983 tentang GBHN,Bab II F,dikemukakan bahwa;;
Tannas adalah kondisi aspek kehidupan dinamik yg merupakan integrasi dan kondisi tiap-tiap aspek kehidupan bangsa dan Negara. Pada hakikatnya tannas adalah  kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan Negara
Untuk tetap memungkinkan berjalan pembangunan nasional yg harus menuju ke tujuan yg ingin kita capai dan agar dapat secara efektif dielakkanya ancaman tantangan .hambatan .dan gangguan timbul baik dari luar maupun dari dalam,perludi pupux terus-menerus tannas yg meliputi segala aspek kehidupan bangsa dan Negara
Berhasil pembangunan nasional akan meninggalkan tannas selanjutnya tannas yg tanggung akan lebih mendorong lagi pembangunan nasional
       Oleh karena situasi dan kondisi yang selalu dinamis dan bahaya serta tantangan selalu berubah maka tannas harus segera di kembangkan dan di bina agar memadaidan sesuai dengan perkembangan keadaan.
>>Baca selengkapnya...

Wednesday, February 10, 2016

PKn modul 6 KB 4

KB 4
PRAKONDISI YANG PERLU DICIPTAKAN DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI

Liberalisme menurut Rawls ditopang prinsip egalitarianisme yaitu, :
Adanya jaminan nilai kebebasan politik yang adil
Persamaan kesempatan
Prinsip perbedaan

Membangun demokrasi tidaklah gampang seperti membalikkan telapak tangan, tetapi perlu tatanan negara dan dalam pemerintahan harus ada faktor  faktor pendukungnya menurut M. Rusli Karim, antara lain :
Keterbukaan sistem politik
Budaya politik yang partisipatif dan egalitarian
Kepemimpinan politik yang berpihak kepada rakyat
Rakyat yang terdidik, cerdas dan berkepribadian
Adanya partai politik yang tumbuh dari bawah
Penghargaan dan penghormatan terhadap formalisme dan hukum
Masyarakat madani yang tanggap dan bertanggung jawab
Dukungan dari pihak luar atau asing dan pemihakan terhadap golongan mayoritas

Demokrasi mempunyai nilai  nilai fundamental yang sangat erat hubungannya dengan martabat kemanusiaan dan nilai  nilai hidup yang dimiliki oleh setiap orang. Nilai  nilai tersebut adalah :
Hak  hak yang kita klasifikasikan sebagai hak dasar  ( Basic Rights ) yang harus dilindungi oleh pemerintahan yang demokratis seperti ; hak hidup mendapatkan kebebasan dan hak memiliki
Kebebasan berekspresi berkesadaran ( freedom of conscience and expression ) yang kaitannya dengan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak untuk mengembangkan diri
Privasi masyarakat sipil ( Privacy and civil society ) yaitu adanya perlindungan atas hak pribadi dan sosial, yang meliputi keluarga, pribadi, agama, organisasi dan kegiatan  kegiatan sejenis lainnya
Keadian ( justice ), yang meliputi :
Pemerataan keadilan ( distributive justice )
Kebenaran keadilan ( corective justice ) atau kita kenal sebagai keputusan hukum yang adil dan tepat sasaran
Mekanisme keadilan ( procedural justice ) atau keputusan hukum yang adil melalui lembaga hukum
Persamaan ( Equality ) mencakup :
Persamaan dalam partisipasi politik, yaitu kesamaan hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih
Persamaan di hadapan hukum dengan kata lainnya tidak ada diskriminasi hukum yang didasari oleh perbedaan ras/etnis agama afiliansi politik, gender
Persamaan ekonomi atas semua warga negara memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.

Menurut Nurcholis Madjid ada 7 norma demokrasi yang didasarkan pada pengalaman baik secara teoritis dan praktis di negara  negara demokratis. Ketujuh norma tersebut adalah sebagai berikut :
Pentingnya kesadaran dan pluralisme
Musyawarah
Pertimbangan moral
Permufakatan yang jujur dan sehat
Pemenuhan segi  segi ekonomi
Kerja sama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai itikad baik masing  masing
Pandangan hidup demokratis harus menyatu dengan sistem pendidikan

Menurut Innu Kencana, prinsip  prinsip demokrasi diantaranya :
Adanya pembagian kekuasaan ( sharing power )
Adanya pemilihan umum yang bebas ( general election )
Adanya manajemen pemerintahan yang terbuka
Adanya kebebasan individu
Peradilan yang bebas
Pengakuan hak minoritas
Pemerintahan yang berdasarkan hukum
Pers yang bebas
Multipartai
Musyawarah
Persetujuan parlemen
pemerintahan yang konstitusional
Pengawasan terhadap administrasi publik
Perlindungan hak asasi manusia
Pemerintahan yang bersih ( Clean and Good government )
Persaingan keahlian ( Profesionalitas )
Pendukung sistem demokrasi seperti UU, Peraturan Pemerintah

Prinsip demokrasi yang menjadi landasan moralitas dalam pemerintahan :
Demokrasi berlandaskan pada keyakinan nilai dan martabat manusia (worth ang dignity of man)
Demokrasi mengandung prinsip adanya kebebasan manusia karena sifat dan nilai manusia
Dalam demokrasi diisyaratkan adanya  aturan hukum ( rule of law )
Demokrasi harus menuju kepada perbaikan dan kemajuan
Dalam demokrasi dituntut adanya konsep persamaan ( equality )




 Argumentasi para pembela demokrasi :
Pemerintahan demokrasi sekurang  kurangnya tidak akan mengorbankan kesejahteraan mayoritas
Penegakkan hukum lebih bermanfaat bagi segenap rakyat
Kalaupun ada kepentingan yang belum tercakup, pengungkapannya lebih mudah
Walaupun manusia tidak sama tetapi mereka mempunyai kepentingan yang sama dalam hal keadilan dan kesejahteraan oleh karena itu mereka harus memiliki hak  hak yang sama untuk bersuara dalam pemerintahan
Demokrasi mengajarkan kepada setiap orang agar terlibat dalam pemerintahan sesuai dengan kapasitasnya
Dalam suatu sistem yang demokratis warga negara mempunyai hak untuk menentukan peraturan yang mengontrol tindakan mereka
Demokrasi melatih bertanggung jawab,
Demokrasi merupakan kondisi politis yang dibutuhkan bagi pengembangan pribadi yang sempurna, sedangkan bentuk pemerintahan otokratis cenderung melumpuhkan kebebasan, pertanggungjawaban dan watak manusia
Diakui demokrasi mempunyai kelemahan, namun pengalaman menunjukkan bahwa dalam jangka panjang kelemahan tersebut tidak berbahaya jika dibandingkan dengan kelemahan yang terdapat pada bentuk pemerintahan yang otokratis

Unsur  unsur pendukung demokrasi :
Negara Hukum
Infrastruktur
Pers yang bebas
Mayarakat Madani

Ciri  ciri negara Hukum :
Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin keseimbangan kekuasaan dan perlindungan HAM
Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang  undangan
Adanya peradilan administrasi

Dalam konsep Rule of Law cirinya :
Adanya supremasi hukum
Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum ( equality before the law )
Adanya jaminan perlindungan HAM

Ciri negara hukum penggabungan dari konsep Rule of Law dan  ciri umumnya :
Jaminan perlindungan HAM
Supremasi hukum dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum
Pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam negara
Lembaga peradilan yang bebas dan mandiri

Demokrasi akan cepat berkembang pada masyarakat kapitalis dan pada masyarakat feodalis, birokratis demokrasi akan berjalan tersendat  sendat. Ini bukan berarti di Indonesia demokrasi tidak bisa berkembang. Makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, kesejahteraan yang makin meningkat dan surutnya kultur feodalisme membuat demokrasi berkembang pesat di Indonesia. Demokrasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
Sebagai pedoman dalam kehidupan maka ia mempunyai nilai  nilai, yaitu perlindungan terhadap hak  hak dasar, kebebasan berekspresi dan berkesadaran, privasi masyarakat sipil, keadilan dan persamaan. Demokrasi juga dilandasi oleh prinsip  prinsip moral, yaitu keyakinan atas nilai dan martabat manusia, kebebasan manusia, penegakan hukum, menuju pada perbaikan dan persamaan.

>>Baca selengkapnya...

PKn modul 6 KB 3 praktik demokrasi

KB 3
PRAKTIK DEMOKRASI DI INDONESIA

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut demokrasi konstitusional. Namun sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang telah terjadi perubahan dalam konstitusi negara, yaitu sebagai berikut :
Periode 1945  1949 menggunakan UUD 1945
Periode 1949  1950 menggunakan UUD Republik Indonesia Serikat ( RIS )
Periode 1950  1959 menggunakan UUD Sementara ( UUDS )
1959  sekarang menggunakan UUD 1945

Untuk melihat perkembangan demokrasi di Indonesia, dapat dibagi menjadi tiga periode :
Masa demokrasi parlementer yang berlangsung dari tahun 1945  1959
Masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai dengan 1965
Masa demokrasi Pancasila dari tahun 1945 sampai sekarang

Praktik demokrasi di Indonesia sebenarnya sudah lama dilaksanakan. Praktik musyawarah mufakat merupakan bagian integral dari demokrasi. Sejak kemerdekaan Indonesia 1945 sampai tahun 1959 Indonesia melaksanakan demokrasi terpimpin dalam kurun waktu 1959  1965 dan sejak runtuhnya rezim orde lama digantikan dengan orde baru melaksanakan demokrasi Pancasila sampai sekarang. Gejala dalam demokrasi parlementer pemerintahan tidak stabil karena kuatnya peranan partai politik dan pembangunan terhambat. Dalam demokrasi terpimpin kuatnya peranan presiden sebagai pusat kekuasaan dan mlemahnya kekuatan partai politik. Begitu pula dalam demokrasi Pancasila di zaman Orde Baru dominasi eksekutif masih tetap kuat, parlemen seolah  olah merupakan subordinasi dari eksekutif. Perbaikan terus dilakukan sejalan dengan pergantian orde baru dengan orde reformasi. UU Dasar diamandemen, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih langsung oleh rakyat, begitu juga presiden dipilih langsung oleh rakyat.
>>Baca selengkapnya...

PKn modul 6 KB 2 perkembangan demokrasi

KB 2
PERKEMBANGAN DEMOKRASI DARI ABAD XIX KE ABAD XX

Perkembangan demokrasi pada abad XIX lebih menekankan pada bidang hukum karena dominan pengaruh hak  hak individu. Negara dan pemerintah tidak banyak turut campur dalam urusan warganya, kecuali berkaitan dengan kepentingan umum. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang sedikit memerintah. Negara seperti penjaga malam. Konsep laisses faire laisses aller berpeluang mandiri, tetapi juga berpeluang menuju penindasan atas sesama. Wajah baru demokrasi abad XX berangkat dari pengalaman abad XIX tersebut. Negara dan pemerintah berperan luas. Penjaga malam tidak hanya bertugas secara pasif tetapi berperan aktif dalam mengatur kehidupan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat.
Tokoh  tokohnya yang terkenal adalah :
John Locke dari Inggris
Gagasannya berupa :
Life
liberty
property

Montesquieu dari Perancis
Gagasan trias politica :
Kekuasaan pembuat undang-undang ( legislatif )
Kekuasaan pelaksana undang  undang ( executif )
Kekuasaan mengadili ( yudicatif )

Menurut Sahl, ada empat unsur negara hukum ( Rechtsstaat ) dalam arti klasik diantaranya :
Hak  hak manusia
Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak itu
Pemerintah berdasarkan aturan atau undang  undang
Peradilan administrasi

Menurut A.V. Dicey unsur  unsur dari Rule of Law ( istilah kontinental untuk rechtsstaat ) adalah :
Supremasi hukum ( supremacy of the law )
Tidak adanya kekuasaan sewenang  wenang (absence of arbitrany power ) bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum
Kedudukan yang sama di depan hukum ( equality before the law )
Terjaminnya hak  hak manusia oleh undang  undang serta keputusan peradilan

Syarat  syarat pemerintahan demokratis :
Perlindungan konstitusional
Badan kehakiman yang bebas tidak memihak
Pemilihan umum yang bebas
Kebebasan untuk menyatakan pendapat
Kebebasan berserikat /berorganisasi dan beroposisi
Pendidikan kewarganegaraan

Nilai yang mendasari sistem politik  menurut Henry B. Mayo :
Menyelesaikan perselisihan ( konflik )dengan cara damai dan melembaga
Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara periodik dan teratur
Membatasi penggunaan kekerasan sampai minimum
Menjamin tegaknya keadilan

Struktur lembaga untuk menjamin tegaknya nilai  nilai :
Pemerintahan yang bertanggung jawab
DPR yang representatif, dipilih melalui pemilu secara bebas dan rahasia
Partai politik ( sistem multipartai )yangdapat melakukan hubungan yang teratur antara masyarakat dan pemerintahan
Sistem peradilan yang bebas tidak memihak untuk menjamin hak asasi rakyat dan mempertahankan keadilan

>>Baca selengkapnya...