No 11.
a.
Salah, sebab dalam pemerintahan sentralisasi
keputusan tidak diambil oleh bawahan
b.
Benar, pada umumnya dalam pemerintahan
sentralisasi keputusan diambil oleh atasan dalam suatu organisasi
c.
Salah, sebab dalam pemerintahan sentralisasi
keputusan tidak diambil oleh individu-individu dalam organisasi
d.
Salah, sebab dalam sentralisasi keputusan tidak
mungkin diambil oleh unit-unit yang ada dalam organisasi
No 12.
a.
Salah, sebab menurut Robbin makna sentralisasi
menjadi kabur bukan karena adanya keputusan yang diambil oleh individu yang
punya pengaruh
b.
Salah, sebab makna sentalisasi kabur bukan
karena adanya pengambilan keputusan pada level bawah tapi diikat oleh kebijakan
dari atas
c.
Benar, makna sentralisasi menjadi kabur karena
pembuat keputusan adalah pejabat tinggi dalam organisasi
d.
makna sentralisasi menjadi kabur bukan karena
adanya kebijakan yang menggugurkan desentralisasi
No 13.
a.
Benar , sebab dalam desentralisasi
vertikal pendelegasian keputusan dilakukan mengikuti mata rantai kewenangan
dari puncak ke bawah
b.
Salah sebab dalam desentalisasi vertical
mengambil keputusan kebawah tidak mengikuti matarantai kewenangan dari puncak
kebawah
c.
Salah, sebab dalam desentralisasi vertical peran
individu tidak mempengaruhi pengambilan keputusan walau mereka pejabat
d.
Salah, sebab dalam desentralisasi verikal
pengambilan keputusan tidak bersifat non-formal seperti jalur birokrasi
No 14.
a.
Salah, sebab pemberian kewenangan berkaitan
dengan kegiatan yang akan dilakukan bukan langkah pertama proses pengambilan
keputusan yang rutin
b.
Benar, sebab langkah pertama proses
pengambilan keputusan rutin adalah mengumpulkan informasi yang akan dikerjakan
c.
Salah, sebab langkah pertama proses pengambilan
keputusan rutin bukan melakukan eksekusi
d.
Salah, sebab langkah pertama proses pengambilan
keputusan rutin bukan menentukan pilihan kegiatan yang akan dilakukan
No 15.
a.
Salah, sebab delegasi adalah penyerahan
tanggungjawab pengelolaan untuk fungsi khusus tertentu
b.
Salah, sebab devolusi adalah mewujudkan unit
mandiri dibawah struktur organisasi pusat
c.
Salah, sebab privatisasi merupakan penyerahan
kewenangan dan tanggungjawab secara penuh yang biasa dilakukan swasta
d.
Benar, sebab dekonsentrasi adalah
penyerahan wewenang administrasi dari kementrian ke tingkat di bawahnya sesuai
kondisi
No 16.
a.
Salah, sebab UU No, 14 tentang Sertifikasi Guru
bukan kebijakan pemerintah yang bersifat sementara
b.
Benar, sebab PP.tentang Sertifikasi guru
merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat sentralistik
c.
Salah, disentralistik
d.
Salah, sebab PP No.tentang Sertifikkasi Guru
bukan merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat dekonsentrasi
No 17.
a.
Salah, untuk memenuhi kebutuhan aspirasi
masyarakaat yang diperlukan bukan pemerintahan sentralistik tapi desentralistik
b.
Benar, sebab kebutuhan dan aspirasi
masyarakat yang begitu pesat hanya dapat dipenuhi oleh pemerintahan yang
desentralistik
c.
Salah, sebab kebutuhan dan aspirasi masyarakat
yang begitu pesat hanya dapat dipenuhi oleh pemerintahan desentralistik bukan
dekonsentrasi
d.
Salah, sebab kebutuhan dan aspirasi masyarakat
yang cepat tidak dapat dipenuhi oleh pemerintahan yang demokrasi saja
No 18.
a.
Salah,
sebab UU No. 22 thn 1999 tentang pemerintah daerah berisi perubahan formal
penyelenggaraan pemerintahan yang sentralis ke desentalistik
b.
Salah sebab UU No. 25 thn 1999 tentang
perimbahangan keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung
penyelenggaraan pemerintahan desentalistik
c.
Salah, sebab PP No. 25 thn 2000 tentang
kewenangan pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang
desentalistik
d.
Benar, sebab UU. No. 25 tentang Program
Pembangunan Nasional, bukan membahas program yang mendukung pemerintahan yang
desentalistik
No 19.
a.
Salah. Sebab peningkatkan pengelolaan pendidikan
tidak dapat diwujudkan dengan hanya dibentuknya organisasi sekolah disetiap
kabupaten
b.
Salah, sebab upaya peningkatan pengelolaan
pendidikan tidak dapat dicapai dengan meningkatkan angka partisipasi siswa
dalam pendidikan
c.
Benar, sebab MBS merupkan salah satu
model pengelolaan pendidikan yang cocok dengan kondisi pembangunan pendidikan
di Indonesia
d.
Salah, sebab peningkatan pengelolaan pendidikan
tidak mungkin dicapai dengan melakukan pengurangan angka buta aksara
No 20.
a.
Salah, sebab Standar Pelayanan Minimum bukanlah
sebagai standaar menyelenggarakan MBS
b.
Salah, sebab patokan penyelenggaraan pendidikan
di SD dan SMP dijelaskan dalam UU Sisdiknas 2003
c.
Salah, sebab standar kompetensi lulusan SD/SMP
tidak ada dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM)
d.
Benar, sebab Standar Pelayanan Minimum
adalah patokan pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh kabupaten dan dalam
menyelenggarakan pendidikan dasar/menengah
No comments:
Post a Comment