Soal Ujian Hak Asasi Manusia PKNI4317 (bagian 3)

No 21.

Menugaskan Presiden dan DPR untuk membentuk lembaga yang melakukan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian, dan mediasi tentang HAM. Maka dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) melalu Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, merupakan isi dari … .

A.      UUD 1945 Pasal 31

B.      TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998

C.      UU Nomor 39 tahun 1999 Pasal 9

D.      UU Nomor 26 tahun 2000

No 22.

Masuknya rumusan HAM ke dalam UUD 1945 itu mengandung makna sebagai berikut, kecuali … .

A.      memenuhi tuntutan akan semakin pentingnya HAM sebagai isu global

B.      menegaskan jati diri Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi konstitusional (constitutional democracy)

C.      agar disegani dan dipuji oleh Negara-negara di dunia

D.      menegaskan jaminan konstitusional HAM bagi setiap warga negara dan penduduk Indonesia

No 23.

Genosida adalah kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, kelompok ras, kelompok etnis, dan kelompok agama, dengan cara, kecuali … .

A.      membunuh ketua kelompok tertentu

B.      menciptakan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok

C.      menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik sebagian maupun seluruhnya

D.      memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok

No 24.

Pasal 1 Piagam Hak Asasi Manusia (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) mengatur tentang … .

A.      hak untuk hidup (Pasal 1)

B.      hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 2)

C.      hak mengembangkan diri (Pasal 3-6)

D.      hak keadilan (Pasal 7-12)

 No 25.

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, diatur dalam UUD 1945 pasal … .

A.      29 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

B.      30 Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara

C.      31 Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran

D.      34 Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara

No 26.

Berdasarkan Statuta Roma (Pasal 5) kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, kelompok ras, kelompok etnis, dan kelompok agama adalah kejahatan … .

A.      genosida (crime of genocide)

B.      terhadap kemanusiaan (crimes against humanity)

C.      perang (war crimes)

D.      agresi (the crime of aggression)

No 27.

Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan ICTY (International Criminal Tribunal for Yogoslavia) adalah, kecuali … .

A.      Statuta ICTY memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan konsep individual criminal responsibility dan command responsibility

B.      ICTY pula yang memperkenalkan praktek penerapan command responsibility dalam pengadilan pidana

C.      memberikan sumbangan sangat penting dalam proses pendefinisian tindak pidana yang termasuk “kejahatan internasional

D.      ICTY berpandangan bahwa mereka yang dianggap bertanggung jawab pidana secara individu hanya orang yang melakukan yang memerintahkan melakukan tindak kejahatan

No 28.

Pengadilan Internasional untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR) yang dibentuk melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB no. S/RES/955 tahun 1994, dalam statutanya menyatakan bahwa lingkup kewenangan pengadilan tersebut adalah mengadili mereka yang bertanggung jawab atas tindak kejahatan internasional yang masuk dalam yurisdiksi ICTR ini adalah, kecuali … .

A.      genosida

B.      kejahatan terhadap kemanusiaan

C.      kejahatan agresi

D.      kejahatan korupsi

No 29.

Dalam Statuta Roma disebutkan bahwa tindakan-tindakan kejahatan internasional adalah “kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan” antara lain yaitu:

A.      genosida dan kejahatan perang

B.      kejahatan terhadap kemanusiaan dan pencurian

C.      kejahatan perang dan narkotika

D.      kejahatan agresi dan penipuan

No 30.

Sumber kewenangan hukum dan legitimasi (legal jurisdiction) dari pengadilan supranasional dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu, kecuali … .

A.      PBB sebagai badan internasional dan dukungan procedural dari anggota-anggotanya, khususnya melalui Dewan Keamanan. Tanpa persetujuan PBB tidak mungkin ada pengadilan supranasional

B.      Pelbagai konvensi dan traktat internasional. Misalnya saja Konvensi Jenewa 1949, Konvensi tentang Genosida tahun 1948, Statuta Roma Tahun 1998 dan sebagainya

C.      Asas hukum umum ‘jus cogens’ (peremptory norms of international law) yakni norma-norma fundamental yang diakui oleh masyarakat internasional berstatus 'superior' terhadap norma-norma lain

D.      Hak Veto dari Negara pendiri PBB lebih diutamakan dari pada hokum internasional lainnya