Kunci Jawaban Ujian Materi dan Pembelajaran PKn PDGK4401 (bagian 3)

No 21.

a.         Salah, karena mewakili seluruh bangsa Indonesia merupakan kedudukan dan fungsi PPKI.

b.        Salah sebagai pembentuk Negara (yang menyusun Negara Republik Indo¬nesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945) merupakan kedudukan dan fungsi PPKI.

c.         Salah, karena mempunyai wewenang untuk meletakkan Dasar Negara (pokok kaidah negara yang fundamental) merupakan kedudukan dan fungsi PPKI.

d.        Benar, bahwa membentuk cabinet bukan merupakan kedudukan dan fungsi PPKI.

No 22.

a.        Benar, bahwa Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila II, III, IV, dan V.

b.        Salah, bahwa Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, dijiwai dan diliputi sila I, menjiwai dan meliputi sila III, IV, dan V.

c.         Salah, bahwa Sila Persatuan Indonesia, dijiwai dan diliputi sila I dan II, menjiwai dan meliputi sila IV dan V.

d.        Salah, bahwa Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan/ perwakilan, menjiwai dan meliputi sila I,II, III, dan menjiwai dan meliputi sila V.

No 23.

a.         Salah, karena Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta memecahkannya secara tepat. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang ambing dalam menghadapi persoalan besar yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia merupakan pernyataan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

b.        Salah, karena Dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung pula dasar pikiran terdalam, dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik merupakan pernyataan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

c.         Salah, karena Pandangan hidup adalah kristalisasi dan institu¬sionalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki, yang diyakini kebe¬narannya, dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya merupakan pernyataan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

d.        Benar, bahwa Pancasila dipergu¬nakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Seba¬gai landasan untuk menyelenggarakan negara, Pancasila ditafsirkan dalam bentuk aturan yaitu pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945 merupakan pernyataan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, tetapi sebagai dasar Negara.

No 24.

a.         Salah, karena Kembali menggunakan UUD 1945 sejak 5 Juli 1959 (melalui Dekrit Presiden), yang kemudian diadakan perubahan (amandemen) pada tahun 1999 dan tahun 2000 merupakan pernyataan yang berkaitan dengan sejarah pembentukan UUD 1945.

b.        Salah, karena Panitia Perumus, yang beranggotakan 9 orang dengan ketuanya Ir. Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945 panitia tersebut berhasil menyusun naskah rancangan Pembukaan UUD yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta pernyataan yang berkaitan dengan sejarah pembentukan UUD 1945.

c.         Salah, karena Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang BPUPKI yang dipimpin ketua BPUPKI yaitu dr. Radjiman Wedyodiningrat menerima bulat dua rancangan dari panitia perancang UUD yaitu Rancangan Naskah Proklamsi dan Rancangan mukadimah/pembukaan UUD (berasal dari naskah Piagam Jakarta) pernyataan yang berkaitan dengan sejarah pembentukan UUD 1945.

d.        Benar, bahwa Pada tanggal 18 Agustus 1945, BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama dengan menetapkan keputusan yang penting bagi kehi¬dupan negara yaitu menetapkan dan mensahkan Pembukaan UUD 1945 yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari Rancangan Pembukaan UUD yang telah disusun oleh Panitia perumusan tanggal 22 Juni 1945 bukan pernyataan yang berkaitan dengan sejarah pembentukan UUD 1945.

No 25.

a.         Salah, karena UUD yang diperoleh dengan cara Grants biasanya dilakukan oleh negara-negara yang dahulunya bersifat absolut, tetapi dengan lahirnya paham demokrasi maka negara-negara terse¬but menyodorkan UUD (konstitusi) yang menentukan batas-batas kekuasaan yang boleh dilakukan oleh raja. Artinya kekuasaan raja dibatasi oleh UUD.

b.        Salah, karena cara Deliberate Creation biasanya dilakukan oleh negara-negara baru. Contohnya Amerika Serikat; dimana setelah berhasil mendirikan negara Amerika Serikat di kota Phildelphia dibentuk majelis konstituante untuk menyusun konsti¬tusi Amerika Serikat yang kemudian disahkan tahun 1787.

c.         Benar, bahwa Cara yang terakhir adalah dengan Revolusi, yang biasanya terjadi pada negara-negara yang berdirinya di atas negara-negara yang telah ada. Setelah negara baru itu ada, dibentuklah pemerin¬tahan dan dibuatlah UUD yang kemudian ditawarkan kepada rakyat untuk mendapat persetujuan.

d.        Salah, karena UUD yang diperoleh dengan cara Oktroi biasanya dilakukan oleh negara-negara yang dahulunya bersifat absolut, tetapi dengan lahirnya paham demokrasi maka negara-negara terse¬but menyodorkan UUD (konstitusi) yang menentukan batas-batas kekuasaan yang boleh dilakukan oleh raja. Artinya kekuasaan raja dibatasi oleh UUD.

No 26.

a.        Benar, bahwa, Kunci pokok pertama yaitu Indonesia ialah “Negara yang Berdasar atas Hukum (Rechtsstaat)”. Negara Indonesia berdasarkan hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal ini mengandung arti bahwa negara (termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain) dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum, dan harus dipertanggungjawabkan secara hokum.

b.        Salah, karena Kunci pokok kedua, yaitu pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan di negara Indonesia berdasarkan pada sistem konstitusional. Dengan demikian, kekuasaan-kekuasaan aparatur negara dan aparatur pemerintahan harus bersumber pada UUD 1945 atau pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.         Salah, karena Kunci pokok ketiga, yaitu Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan MPR. MPR yang dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia merupakan pemegang kedaulatan rakyat (buka kembali UUD 1945 pasal 1 ayat(2). Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara tertinggi, sedangkan Presiden merupakan peneri¬ma mandat dari MPR yang harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan MPR.

d.        Salah, karena Kunci pokok keempat yaitu Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis. Hal ini men¬gandung arti bahwa presiden Indonesia merupakan penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi, tetapi kedudukannya berada di bawah MPR, bahkan harus bertanggung jawab kepada MPR. Kemudian ditegaskan dalam penjelasan bahwa dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasan dan tanggung jawab adalah ditangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the president).

No 27.

a.         Salah, karena pemegang kekuasan membentuk Undang-undang yang semula dipegang oleh Presiden (pasal 5 ayat 1), beralih ketangan DPR (amande¬men pasal 20 ayat 1).

b.        Salah, karena periode masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam jabatan yang sama yang semula tidak dibatasi, berubah (dibatasi) menjadi maksimal dua kali masa jabatan (amandemen pasal 7).

c.         Benar bahwa dalam hal Presiden mengangkat dan menerima duta, yang semula tidak ada ketentuan untuk melibatkan DPR, berubah bahwa dalam mengangkat duta, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR (amandemen pasal 13 ayat 2 dan 3).

d.        Salah, karena Dalam hal presiden memberi amnesti dan rehabilitasi, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 14 ayat 2).

No 28.

a.         Salah, karena kekuasaan legislatif, dengan pembatasan tertentu merupakan cara perubahan konstitusi menurut CF Strong.

b.        Salah, karena rakyat melalui referendum merupakan cara perubahan konstitusi menurut CF Strong.

c.         Salah, karena sejumlah negara bagian (untuk negara serikat) merupakan cara perubahan konstitusi menurut CF Strong.

d.        Benar, bahwa penafsiran hakim bukan merupakan cara perubahan konstitusi menurut CF Strong.

No 29.

a.        Benar, bahwa pengaturan tentang pemerintahan daerah dalam rangka melaksana¬kan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab (merubah pasal 18, dan menambahkan pasal 18A dan 18B).

b.        Salah, karena penegasan tentang pengisian keanggotaan DPR yaitu melalui pemilihan umum (amandemen pasal 19).

c.         Salah, karena penegasan tentang fungsi DPR dan hak-hak DPR (pasal 20A ayat 1-4).

d.        Salah, karena pengaturan secara tegas tentang hak azasi manusia (amandemen pasal 28A - 28J).

No 30.

a.         Salah, karena Pertama, mampu membina dan mempribadikan (personalisasi) nilai-moral merupakan Pola pembelajaran VCT dalam pembelajaran PKN menurut A.Kosasih Djahiri dianggap unggul untuk pembelajaran afektif.

b.        Salah, karena Kedua, mampu mengklarifikasi dan mengungkapkan isi pesan nilai-moral yang disampaikan merupakan Pola pembelajaran VCT dalam pembelajaran PKN menurut A.Kosasih Djahiri dianggap unggul untuk pembelajaran afektif.

c.         Salah, karena Ketiga, mampu mengklarifikasi dan menilai kualitas nilai-moral diri siswa dan nilai moral dalam kehidupan nyata merupakan Pola pembelajaran VCT dalam pembelajaran PKN menurut A.Kosasih Djahiri dianggap unggul untuk pembelajaran afektif.

d.        Benar, bahwa Keempat, mampu mengundang, melibatkan, membina dan mengembangkan potensi diri siswa terutama potensi psikomotor daripada afektualnya bukan merupakan Pola pembelajaran VCT dalam pembelajaran PKN menurut A.Kosasih Djahiri dianggap unggul untuk pembelajaran afektif.