No 21.
a.
Salah, karena menurut UUD 1945 Pasal 31,
menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak mendapat pengajaran. Maka
untuk mencapainya Pemerintah membangun gedung-gedung sekolah, mengangkat guru,
memberikan bea siswa pada anak berprestasi tetapi dari segi ekonomi kurang
mampu, dan lain-lain.
b.
Benar, bahwa menurut TAP MPR Nomor
XVII/MPR/1998, menugaskan Presiden dan DPR untuk membentuk lembaga yang
melakukan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian, dan mediasi tentang
HAM. Maka dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) melalu
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993.
c.
Salah, karena menurut UU Nomor 39 tahun 1999
Pasal 9, menegaskan tentang hak untuk hidup. Maka manakala terjadi pelanggaran
terhadap hak ini, misalnya kasus meninggalnya Marsinah, seorang aktivis buruh;
kasus meninggalnya seorang wartawan Harian Bernas Yogyakarta yang bernama Fuad
Muhammad Safrudin alias Udin, dan lain-lain Pemerintah menggelar kasus tersebut
di pengadilan.
d.
Salah, bahwa UU Nomor 26 tahun 2000 berisi
tentang pengadilan HAM. Pengadilan itu khusus diperuntukkan bagi pelanggaran
HAM berat. Ada dua jenis pelanggaran HAM berat menurut undang-undang tersebut,
yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
No 22.
a.
Salah, karena memenuhi tuntutan akan semakin
pentingnya HAM sebagai isu global merupakan makna masuknya rumusan HAM ke dalam
UUD 45
b.
Salah, karena menegaskan jati diri Indonesia
sebagai negara hukum dan negara demokrasi konstitusional (constitutional
democracy) merupakan makna masuknya rumusan HAM ke dalam UUD 45
c.
Benar, bahwa agar disegani dan dipuji
oleh Negara-negara di dunia bukan merupakan makna masuknya rumusan HAM ke dalam
UUD 45
d.
Salah, karena menegaskan jaminan konstitusional
HAM bagi setiap warga negara dan penduduk Indonesia merupakan makna masuknya
rumusan HAM ke dalam UUD 45
No 23.
a.
Benar, bahwa membunuh ketua kelompok
tertentu bukan merupakan salah satu cara kejahatan dalam genosida
b.
Salah, karena menciptakan penderitaan fisik atau
mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok merupakan salah satu cara
kejahatan dalam genosida
c.
Salah, karena menciptakan kondisi kehidupan
kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik sebagian maupun
seluruhnya, merupakan salah satu cara kejahatan dalam genosida
d.
Salah, karena memaksa tindakan-tindakan yang
bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok merupakan salah satu cara
kejahatan dalam genosida
No 24.
a.
Benar, bahwa hak untuk hidup diatur dalam
Pasal 1
b.
Salah, karena Hak berkeluarga dan melanjutkan
keturunan diatur dalam Pasal 2
c.
Salah, karena Hak mengembangkan diri diatur
dalam Pasal 3-6
d.
Salah, karena Hak keadilan diatur dalam Pasal
7-12
No 25.
a.
Salah, karena Pasal 29 mengatur tentang negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
b.
Salah, karena Pasal 30 mengatur tentang
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan
negara.
c.
Salah, karena Pasal 31 mengatur tentang
Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
d.
Benar, bahwa Pasal 34 mengatur tentang
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
No 26.
a.
Benar, bahwa kejahatan genosida (crime of
genocide) adalah kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan
atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, kelompok ras, kelompok
etnis, dan kelompok agama.
b.
Salah, karena kejahatan terhadap kemanusiaan
(crimes against humanity) adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari
serangan yang meluas atau sistemik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut
ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil
c.
Salah, karena kejahatan perang (war crimes)
adalah Pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan yang diterapkan dalam sengketa
bersenjata internasional, antara lain: Sengaja melancarkan serangan kepada
kelompok sipil; Sengaja melakukan penyerangan terhadap kendaraan yang membawa
bantuan kemanusiaan/misi perdamaian
d.
Salah, karena kejahatan agresi (the crime of
aggression) adalah Jenis kejahatan ini diakibatkan oleh penyerangan pasukan satu
negara terhadap negara lain. Misalnya pada saat pasukan Irak menyerang Kuwait
beberapa waktu silam. Baik tindakan penyerangannya itu sendiri maupun
tindakan-tindakan lainnya yang bersifat melanggar hukum perang termasuk tindak
kejahatan agresi tersebut
No 27.
a.
Salah, karena Statuta ICTY memberikan sumbangan
besar terhadap pengembangan konsep individual criminal responsibility dan
command responsibility, merupakan pernyataan yang berkaitan dengan ICTY
b.
Salah, karena ICTY pula yang memperkenalkan
praktek penerapan command responsibility dalam pengadilan pidana, merupakan
pernyataan yang berkaitan dengan ICTY
c.
Salah, karena memberikan sumbangan sangat
penting dalam proses pendefinisian tindak pidana yang termasuk “kejahatan
internasional merupakan pernyataan yang berkaitan dengan ICTY
d.
Benar, bahwa ICTY berpandangan bahwa
mereka yang dianggap bertanggung jawab pidana secara individu hanya orang yang
melakukan yang memerintahkan melakukan tindak kejahatan bukan merupakan
pernyataan yang berkaitan dengan ICTY. Yang benar adalah bahwa mereka yang
dianggap bertanggung jawab pidana secara individu tidak hanya orang yang
melakukan tetapi juga yang memerintahkan melakukan tindak kejahatan.
No 28.
a.
Salah, karena genosida merupakan tindak
kejahatan internasional yang masuk dalam yurisdiksi ICTR
b.
Salah, karena kejahatan terhadap kemanusiaan
merupakan tindak kejahatan internasional yang masuk dalam yurisdiksi ICTR
c.
Salah, karena kejahatan agresi merupakan tindak
kejahatan internasional yang masuk dalam yurisdiksi ICTR
d.
Benar, bahwa kejahatan korupsi bukan
merupakan tindak kejahatan internasional yang masuk dalam yurisdiksi ICTR
No 29.
a.
Benar, bahwa genosida dan kejahatan
perang merupakan kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat
internasional secara keseluruhan.
b.
Salah, karena pencurian bukan merupakan
kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara
keseluruhan
c.
Salah, karena korupsi bukan merupakan kejahatan
paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan
d.
Salah, karena kejahatan agresi dan penipuan
bukan merupakan kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat
internasional secara keseluruhan
No 30.
a.
Salah, karena PBB sebagai badan internasional
dan dukungan procedural dari anggota-anggotanya, khususnya melalui Dewan
Keamanan. Tanpa persetujuan PBB tidak mungkin ada pengadilan supranasional,
merupakan Sumber kewenangan hukum dan legitimasi (legal jurisdiction) dari
pengadilan supranasional
b.
Salah, karena Pelbagai konvensi dan traktat
internasional. Misalnya saja Konvensi Jenewa 1949, Konvensi tentang Genosida
tahun 1948, Statuta Roma Tahun 1998 dan sebagainya merupakan Sumber kewenangan
hukum dan legitimasi (legal jurisdiction) dari pengadilan supranasional
c.
Salah, karena Asas hukum umum ‘jus cogens’
(peremptory norms of international law) yakni norma-norma fundamental yang
diakui oleh masyarakat internasional berstatus 'superior' terhadap norma-norma
lain, merupakan Sumber kewenangan hukum dan legitimasi (legal jurisdiction)
dari pengadilan supranasional
d.
Benar, bahwa Hak Veto dari Negara pendiri
PBB lebih diutamakan dari pada hokum internasional lainnya bukan merupakan
Sumber kewenangan hukum dan legitimasi (legal jurisdiction) dari pengadilan
supranasional
No comments:
Post a Comment