Soal Ujian Hak Asasi Manusia PKNI4317 (bagian 2)

No 11.

Tahap pertama dalam proses perjanjian internasional adalah … .

A.      perundingan

B.      penandatanganan

C.      pengesahan

D.      signature

No 12.

Proses pembentukan Perjanjian Internasional, menempuh berbagai tahapan dalam pembentukan perjanjian internasional. Berikut ini merupakan tahap ke dua, yaitu … .

A.      penjajakan: merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua pihak yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional

B.      perundingan: merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional

C.      perumusan Naskah: merupakan tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional

D.      penerimaan: merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut “Penerimaan” yang biasanya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam perundingan multilateral, proses penerimaan (acceptancelapproval) biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional

No 13.

Kategori dalam pengesahan perjanjian internasional apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian, adalah … .

A.      ratifikasi (ratification)

B.      akses (accesion)

C.      penerimaan (acceptance) atau penyetujuan (approval)

D.      perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya selt-executing

No 14.

Pengakuan individu sebagai subjek hukum internasional mengalami perkembangan cukup pesat sejak berakhirnya Perang Dunia II, meskipun sebenarnya sudah diakui sejak berakhirnya Perang Dunia I. Hal ini bisa ditelusuri dalam contoh-contoh kasus berikut, kecuali … .

A.      dalam Perjanjian Jenewa sudah terdapat pasal-pasal yang memungkinkan orang per orang mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional

B.      dalam Keputusan Mahkamah Internasional Permanen menyangkut pegawai Kereta Api Danzig atau dikenal Danzig Railway Official’s Case, diputuskan apabila suatu perjanjian internasional memberikan hak tertentu kepada orang per orang, maka hak itu harus diakui dan mempunyai daya laku dalam hukum internasional, artinya diakui oleh suatu badan peradilan internasional

C.      tuntutan terhadap pemimpin perang Jerman dan Jepang sebagai orang per orang yang melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap perikemanusiaan dan kejahatan perang. Seperti pengadilan terhadap penjahat perang di Nurnberg dan Tokyo telah memberi kemajuan penting bagi status individu dalam hukum internasional dalam hal seseorang dapat dianggap langsung bertanggung jawab sebagai individu bagi kejahatan perang dan kejahatan terhadap perikemanusiaan dan tidak dapat berlindung di balik negaranya

D.      konvensi tentang Pembunuhan Massal Manusia (Genocide Convention) mengukuhkan peletakan tanggung jawab individu terhadap pelanggaran hukum internasional. Menurut konvensi ini, individu yang terbukti telah melakukan pembunuhan massal harus dihukum terlepas dari persoalan apakah mereka bertindak sebagai orang per orang, pejabat pemerintah atau pimpinan pemerintahan atau negara

No 15.

Unsur Negara yang khusus dalam kaitannya dengan negara sebagai subjek hukum internasional, adalah … .

A.      penduduk yang tetap

B.      wilayah tertentu

C.      pemerintah yang berdaulat

D.      kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain

No 16.

Menurut Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional menyatakan bahwa, dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan, kecuali … .

A.      perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa

B.      kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum

C.      hukum perdata dan hokum tata Negara dari suatu negara

D.      keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum

No 17.

Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan pandangan bahwa individulah yang merupakan subjek hukum internasional yang sesungguhnya, yaitu kecuali … .

A.      Hans Kelsen adalah salah seorang ahli yang berpendapat bahwa individulah yang merupakan subjek hukum internasional yang sesungguhnya

B.      hak dan kewajiban negara sebenarnya adalah hak dan kewajiban semua manusia yang merupakan anggota masyarakat yang mengorganisasi dirinya dalam negara itu

C.      negara tidak lain dari suatu konstruksi yuridis yang tidak mungkin terbentuk tanpa manusia-manusia yang menjadi warga negara tersebut

D.      suatu konvensi hanya memberikan hak dan kewajiban secara tidak langsung kepada orang per orang

No 18.

Berikut ini merupakan Pernyataan yang berkaitan dengan kebiasaan Internasional adalah … .

A.      untuk menjadi sumber hukum, kebiasaan internasional harus merupakan kebiasaan yang bersifat khusus

B.      untuk menjadi sumber hukum, kebiasaan internasional tidak harus diterima sebagai hukum

C.      sambutan kehormatan kepada tamu negara, jamuan makan kenegaraan

D.      penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer, maksudnya sebagai bendera yang memberi perlindungan kepada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan musuh

No 19.

Menurut Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional menyatakan bahwa, dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan, kecuali … .

A.      perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa

B.      kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum

C.      hukum perdata dan hokum tata Negara dari suatu negara

D.      keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum

No 20.

Pernyataan berikut ini yang berkaitan dengan keputusan Badan Perlengakapan Organisasi Internasional, adalah kecuali … .

A.      keputusan badan perlengkapan organisasi internasional sebagai sumber hukum internasional mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam melahirkan kaidah-kaidah yang mengatur pergaulan antaranggota masyarakat internasional sifatnya mutlak/absolute harus dipatuhi

B.      Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu contoh keputusan akibat yang sangat luas

C.      contoh keputusan majelis umum PBB tentang Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang telah diterima baik oleh Majelis Umum tanggal 10 Desember 1948. Meski tidak memiliki kekuatan mengikat seperti perjanjian internasional, namun deklarasi tersebut telah mempengaruhi banyak negara di dunia. Sehingga mendorong mereka untuk membuat undang-undang yang secara khusus menjamin perlindungan hak asasi manusia di negaranya

D.      pengaruh keputusan Majelis Umum dalam melahirkan kaidah dalam masyarakat internasional sehingga ada yang menyebut peranan Majelis Umum sebagai quasi legislative